Checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

STANDAR CHECKLIST 
PENGADILAN NEGERI KELAS IB
 
NO PENILAIAN KRITERIA LOKASI ASESMEN EVIDEN 
1 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus KEPEMIMPINAN  - KETUA
 - KEPEGAWAIAN,
   ORGANISASI DAN TATA
   LAKSANA

2 Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya KEPEMIMPINAN  - KETUA

3 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya KEPEMIMPINAN  - KETUA

4 Pelaksanaan :
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata
    cara penyelesaian permohonan dan
    pemberian restitusi dan kompensasi 
    kepada korban tindak pidana
2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata
   cara penyelesaian keberatan pihak ketiga
   yang beritikad baik terhadap putusan
   perampasan barang bukan kepunyaan
   terdakwa dalam perkara tindak pidana
3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang
   mediasi di Pengadilan secara elektronik 		 KEPEMIMPINAN  - KETUA

5 Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang  administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PIDANA
  - PANMUD PERDATA

  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR/NIAGA/PHI

6 Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PERDATA

7 Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PIDANA

8 Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik KEPEMIMPINAN
  - KETUA
  - WAKIL KETUA

9 Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana MANAJEMEN PROSES  - KETUA
 - WAKIL KETUA
 - PANITERA
 - PANITERA MUDA
 

10 Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata MANAJEMEN PROSES  - KETUA
 - WAKIL KETUA
 - PANITERA
 - PANITERA MUDA
 

11 Pengawasan Bidang KEPEMIMPINAN
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM

12 Pengawasan Eksekusi  MANAJEMEN PROSES  - KETUA

13 Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi  HASIL KINERJA  - KETUA

14 Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan KUALITAS PELAYANAN
  - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PIDANA
  - PANMUD PERDATA

15 Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PIDANA

16 Penerapan Restorative Justice  MANAJEMEN PROSES  - KETUA

17 Publikasi putusan  KUALITAS PELAYANAN   - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - PARA PANMUD

18 Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - PARA PANMUD

   *TERMASUK KEKHUSUSAN
     TIPIKOR/NIAGA/PHI/
     PERIKANAN

19 Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM

20 Monitoring Administrasi Biaya Perkara DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN  - KETUA

21 Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)		 MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - PANITERA
  - PANMUD PERDATA

22 Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PERDATA


   *TERMASUK KEKHUSUSAN
     PHI

23 Penetapan Majelis Hakim dan PP KEPEMIMPINAN   - KETUA
  - PANITERA 

24 Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - HAKIM

25 Court Calender MANAJEMEN PROSES     - HAKIM

26 Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - PARA PANMUD
  - PP
  - JS/JSP

27 Penundaan sidang pada SIPP oleh PP MANAJEMEN PROSES   - PANITERA
    PENGGANTI

28 Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung MANAJEMEN PROSES   - PANITERA
    PENGGANTI

29 Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/
3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri		 MANAJEMEN PROSES   - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - PARA PANMUD
  - PP

30 Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju MANAJEMEN PROSES   - PANITERA
  - PANMUD PERDATA
  - KOORDINATOR
    DELEGASI

31 Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana MANAJEMEN PROSES   - PANITERA
  - PANMUD PERDATA
  - KOORDINATOR
    DELEGASI

32 Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) MANAJEMEN PROSES   -  JURUSITA /
  - JURUSITA
    PENGGANTI

33 Implementasi SOP MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS
  - PEGAWAI
    KEPANITERAAN
  - PEGAWAI
    KESEKRETARIATAN

   *TERMASUK KEKHUSUSAN
     TIPIKOR/NIAGA/PHI/
     PERIKANAN

34 Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum  DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN   - PANMUD PIDANA  
  - PANMUD PERDATA

  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR/NIAGA/PHI/
    PERIKANAN

35 Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN   - PARA PANMUD
  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR/NIAGA/PHI/
    PERIKANAN

36 Kelengkapan Berkas Banding MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PIDANA  
  - PANMUD PERDATA

   *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR

37 Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual) MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PIDANA
  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR

38 Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual) MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PERDATA  

    *TERMASUK KEKHUSUSAN
      NIAGA/PHI

39 Kelengkapan Berkas PK (Manual) MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PIDANA  
  - PANMUD PERDATA
 
  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR/NIAGA/PHI

40 Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PIDANA   

41 Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan		 MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PIDANA   

42 Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) MANAJEMEN PROSES   - PANMUD PERDATA   

43 Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN   - PANMUD HUKUM

44 Prosedur Peminjaman Berkas MANAJEMEN PROSES   - PANMUD HUKUM

 
45  Pelaporan perkara secara elektronik HASIL KINERJA   - PANMUD HUKUM

46 Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN   - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - PARA PANMUD

  *TERMASUK KEKHUSUSAN
    TIPIKOR/NIAGA/PHI/
    PERIKANAN

47 Implementasi SK KMA
2-144/KMA/SK/VIII/2022  tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		 KUALITAS PELAYANAN
  - KETUA
  - PANITERA
  - PARA PANMUD
  - PETUGAS PTSP

48 Prosedur pelaksanaan permintaan informasi  KUALITAS PELAYANAN
  - KETUA
  - PANITERA
  - PARA PANMUD
  - PETUGAS PTSP

49 Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran MANAJEMEN PROSES
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS

50 Pencatatan surat masuk/keluar DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN
    - PEGAWAI
      KEPANITERAAN
    - PEGAWAI
      KESEKRETARIATAN

    *TERMASUK KEKHUSUSAN
      TIPIKOR/NIAGA/PHI/
      PERIKANAN

51 Adanya uraian Tugas masing-masing unit DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS
  - PEGAWAI
    KEPANITERAAN
  - PEGAWAI
    KESEKRETARIATAN

    *TERMASUK KEKHUSUSAN
      TIPIKOR/NIAGA/PHI/
      PERIKANAN

52 Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK) PENGELOLAAN SUMBER DAYA  - KETUA

53 Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		 KUALITAS PELAYANAN  - KETUA

54 Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		 KUALITAS PELAYANAN   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

55 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas KEPEMIMPINAN  - KETUA

56 Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif		 PENGELOLAAN SUMBER DAYA  - KETUA

57 Penandatanganan Pakta Integritas PERENCANAAN STRATEGIS  - KETUA 

58 Manajemen Risiko PERENCANAAN STRATEGIS
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - PANITERA
  - SEKRETARIS

59 Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS
  - PEGAWAI
    KEPANITERAAN
  - PEGAWAI
    KESEKRETARIATAN

60 Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. KUALITAS PELAYANAN  - KETUA 

61 Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 KUALITAS PELAYANAN  - KETUA 

62 Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 MANAJEMEN PROSES  - KETUA 

63 Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 HASIL KINERJA   - PANMUD HUKUM

64 Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum HASIL KINERJA   - PANMUD HUKUM

65 Posbakum KUALITAS PELAYANAN   - PANMUD HUKUM

66 Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 PERENCANAAN STRATEGIS   - PERENCANAAN, TI
    DAN PELAPORAN

67 SAKIP PERENCANAAN STRATEGIS
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS

68 LKjIP PERENCANAAN STRATEGIS
  - KETUA
  - WAKIL KETUA
  - HAKIM
  - PANITERA
  - SEKRETARIS

69 Pengelolaan BMN
Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN		 MANAJEMEN PROSES   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

70 Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas  PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

71 Pengelolaan Perangkat IT MANAJEMEN PROSES   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

72 Pengelolaan Website KUALITAS PELAYANAN   - SEKRETARIS
  - PERENCANAAN, TI
    DAN PELAPORAN

73 Perjalanan Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

74 Perawatan dan Pengelolaan Server PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - PERENCANAAN, TI
    DAN PELAPORAN

75 Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

76 Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan MANAJEMEN PROSES   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

77 Pengelolaan SIKEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - KEPEGAWAIAN,
    ORGANISASI DAN TATA
    LAKSANA

78 RKP, RKGB dan usul pensiun PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - KEPEGAWAIAN,
    ORGANISASI DAN TATA
    LAKSANA

79 Kontrak kantin (PNBP Kantin) PENGELOLAAN SUMBER DAYA   - SEKRETARIS
  - UMUM DAN
    KEUANGAN

80 Agen Perubahan PENGELOLAAN SUMBER DAYA - KETUA
- AGEN PERUBAHAN